TEMPO.CO, Jakarta - Para guru honorer meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden atau Kepres mengenai rekrutmen Pegawai Negeri Sipil tanpa tes.
"Kami mohon kepada DPR Kepres PNS ini bisa disegerakan untuk kami. Mengingat waktu dan tenaga kami sudah terkuras habis, tetapi kami terancam dengan adanya PPPK," kata guru honorer dari Maluku Utara Nurlelah saat rapat virtual dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2021.
Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan solusi. Dia mengatakan telah mengabdi sejak lama, terutama untuk wilayah 3T(terdepan, terluar, tertinggal).
"Saya mohon sekali kepada pemerintah. Kami betul-betul menyeberangi laut untuk dapat mengajar. Kiranya pemerintah bisa memperhatikan kami di wilayah 3T. Karena kalau kami harus tes lagi, itu sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.
Guru honorer dari Sumatera Barat Refda Mulyani juga menuturkan guru honorer di Sumatera Barat sudah tidak dapat tempat di sekolah, karena penempatan CPNS tahun 2019 dan ditambah mutasi guru-guru PNS ke daerah.
"Kami mohon sekali ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jangan kami dibuanga begitu saja. Saya sendiri sudah 23 tahun mengajar, jadi kami mohon sampaikan," kata Refda sambil menangis.
Guru honorer dari Jawa Tengah, Tinur Wulandari mengatakan saat ini adalah saat yang paling genting bagi guru honorer, ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak satu juta.
